Biaya, Model Harga & Aturan 2026
Integrasi ERP dengan Coretax dan e-Faktur: impor berkas, mitra integrasi resmi, dan yang perlu diuji sebelum membeli
Cara ERP menghasilkan faktur pajak dan bukti potong untuk Coretax DJP sesuai PMK 81/2024, pilihan impor berkas atau integrasi melalui pihak yang ditunjuk, data master yang wajib rapi, dan uji demo.
ERP tidak menggantikan Coretax; ERP menyiapkan data yang kemudian menjadi faktur pajak dan bukti potong di sistem DJP. Sejak Coretax DJP beroperasi pada 1 Januari 2025, PMK 81/2024 Pasal 387 mengatur bahwa faktur pajak wajib diunggah melalui modul di Portal Wajib Pajak atau laman lain yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP dan memperoleh persetujuan DJP. Faktur elektronik yang tidak memperoleh persetujuan bukan faktur pajak, dan PPN di dalamnya tidak dapat dikreditkan oleh pembeli. Jadi, pertanyaan untuk vendor ERP bukan "apakah sudah Coretax?", melainkan bagaimana tepatnya data faktur dari ERP sampai ke Coretax dan disetujui.
Panduan ini bagian dari panduan utama perbandingan harga software ERP. Untuk alur pajak bulanan secara umum, gunakan situs khusus pajak usaha; di sini fokusnya pada apa yang harus bisa dilakukan software. Biaya integrasi ini perlu dibaca bersama biaya implementasi, migrasi data, dan pelatihan dan perlakuan PPN dan PPh atas langganan software.
Dua jalur dari ERP ke Coretax
| Jalur | Cara kerja | Kelebihan | Yang perlu dicek |
|---|---|---|---|
| Impor berkas | ERP mengekspor data faktur atau bukti potong ke berkas sesuai templat DJP (misalnya XML), lalu staf mengunggahnya di Coretax | Tidak perlu pihak ketiga, biaya integrasi rendah | Apakah templat ERP selalu mengikuti versi terbaru DJP; berapa langkah manual setiap bulan |
| Melalui pihak yang terintegrasi | Data dikirim dari ERP ke sistem DJP melalui aplikasi pihak lain yang bekerja sama dengan DJP | Lebih otomatis, cocok untuk volume faktur besar | Biaya langganan pihak tersebut, status kerja samanya dengan DJP, siapa yang menanggung gangguan |
Dasar jalur kedua adalah PMK 81/2024 Pasal 13: Menteri Keuangan dapat bekerja sama dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemenuhan kewajiban perpajakan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan DJP, termasuk faktur pajak elektronik dan bukti pemotongan elektronik. Daftar dan status pihak yang bekerja sama diumumkan DJP; cek di pajak.go.id sebelum menandatangani langganan, karena nama layanan dan ketentuan teknisnya bisa berubah.
Data master yang harus rapi di ERP
Sebagian besar penolakan faktur bukan karena software, tetapi karena data master. Sebelum go-live, pastikan ERP menyimpan dan memvalidasi:
- Identitas pembeli: NPWP 16 digit untuk badan, NIK untuk orang pribadi penduduk, dan nomor identitas tempat kegiatan usaha (NITKU), yang menurut PMK 81/2024 Pasal 1 angka 64 diberikan untuk setiap tempat kegiatan usaha termasuk tempat kedudukan, sehingga penting terutama bila pembeli punya cabang
- Nama dan alamat sesuai data perpajakan pembeli
- Kode transaksi faktur sesuai jenis penyerahan
- Kode barang atau jasa dan satuan yang dipakai di faktur
- DPP dan PPN: sejak 1 Januari 2025, untuk selain barang mewah PPN dihitung 12% × DPP nilai lain 11/12 dari harga jual (PMK 131/2024), sehingga ERP harus bisa menampilkan DPP nilai lain dengan benar
- Uang muka, retur, dan pembatalan: ERP harus bisa membuat faktur uang muka, nota retur, faktur pengganti, dan pembatalan sesuai Pasal 389 PMK 81/2024
Usaha yang memiliki banyak pelanggan orang pribadi (ritel) perlu memastikan ERP bisa membedakan pembeli dengan identitas lengkap dan pembeli dengan karakteristik konsumen akhir, karena perlakuan fakturnya bisa berbeda. Tanyakan ke konsultan pajak Anda.
Bukti potong dan payroll
Selain faktur, Coretax juga menjadi tempat membuat bukti potong PPh 21/26 dan bukti potong PPh unifikasi (antara lain PPh 23 dan PPh 4 ayat (2)). ERP atau software payroll Anda sebaiknya bisa:
- Menghitung PPh 21 bulanan dengan TER sesuai PP 58/2023 dan perhitungan ulang di masa pajak terakhir
- Mengekspor data bukti potong karyawan sesuai templat Coretax
- Menandai pembayaran ke vendor yang wajib dipotong PPh 23 saat tagihan dicatat
Rinciannya ada di modul penggajian untuk BPJS dan PPh 21 TER.
Skenario uji dalam demo
Gunakan data contoh usaha Anda sendiri dan minta vendor menjalankan skenario berikut:
- Pesanan penjualan biasa ke pembeli badan PKP → faktur → berkas atau pengiriman ke Coretax
- Penjualan dengan uang muka 30%, lalu pelunasan
- Retur sebagian barang di bulan berikutnya
- Koreksi harga yang memerlukan faktur pengganti
- Penjualan ke pembeli orang pribadi dengan NIK
- Pembelian jasa dari vendor yang wajib dipotong PPh 23
- Rekap PPN keluaran dan masukan per masa yang cocok dengan data Coretax
Catat berapa langkah manual di setiap skenario. Lima menit tambahan per faktur, dikalikan ratusan faktur per bulan, adalah biaya nyata. Masukkan ke checklist memilih ERP.
Biaya integrasi yang perlu masuk ke TCO
| Komponen | Contoh bentuk biaya |
|---|---|
| Modul atau add-on pajak di ERP | Biaya per bulan atau termasuk paket |
| Langganan pihak integrasi | Biaya per bulan, per dokumen, atau per paket volume |
| Implementasi integrasi | Hari kerja konsultan untuk pemetaan dan pengujian |
| Pembaruan templat | Termasuk pemeliharaan atau ditagih terpisah saat DJP mengubah format |
| Waktu staf | Jam kerja untuk unggah, cek status, dan perbaikan penolakan |
Hitung semuanya dalam simulasi TCO ERP 5 tahun.
Masa transisi dan perubahan format
Pada awal 2025 DJP memberlakukan kebijakan transisi, termasuk penggunaan aplikasi e-Faktur Client Desktop yang lama untuk kelompok PKP tertentu (halaman Coretax di pajak.go.id memuat Buku FAQ aplikasi itu, diunggah Februari 2025). Kami tidak dapat memastikan dasar hukum dan apakah kebijakan ini masih berlaku pada Oktober 2026, jadi cek pengumuman DJP terbaru. Ketentuan transisi seperti ini bisa diperpanjang, diubah, atau berakhir. Jangan memilih ERP yang hanya mendukung cara lama. Tanyakan vendor bagaimana mereka memantau pengumuman DJP dan berapa cepat templat diperbarui, lalu tuliskan kewajiban pembaruan itu di kontrak.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah software akuntansi kecil cukup untuk Coretax?
Bisa cukup bila mampu menghasilkan berkas impor yang sesuai dan volume faktur Anda tidak besar. Untuk ratusan faktur per bulan, integrasi yang lebih otomatis sering lebih hemat waktu.
Siapa yang bertanggung jawab bila faktur ditolak?
Secara hukum tetap PKP penjual. Kontrak dengan vendor sebaiknya mengatur dukungan dan waktu perbaikan bila penolakan disebabkan oleh software.
Apakah konsultan pajak perlu akses ke ERP?
Tidak harus. Konsultan bisa bekerja dari laporan ERP, sementara akses Coretax diberikan melalui peran atau kuasa yang tercatat, bukan dengan berbagi kata sandi.
Apakah perlu sertifikat elektronik?
Penandatanganan dokumen di Coretax memakai kode otorisasi atau sertifikat elektronik sesuai ketentuan DJP. Pastikan pejabat yang berwenang di perusahaan sudah mengaktifkannya sebelum go-live.
Sumber resmi
- Direktorat Jenderal Pajak — pengumuman Coretax, templat impor, dan pihak yang bekerja sama
- Coretax DJP — portal wajib pajak
- JDIH Kementerian Keuangan — teks PMK 81/2024 (Pasal 13, 387–389) dan PMK 131/2024
