Pajak langganan software dan ERP dari luar negeri: PPN 12% DPP 11/12, PPN PMSE, PPh 23/26, dan kurs

Saat membandingkan harga ERP atau SaaS bisnis, tambahkan pajak yang melekat pada pembayaran software ke dalam anggaran. Sejak 1 Januari 2025, PPN terutang dengan tarif 12% tetapi untuk barang dan jasa selain barang mewah dihitung dari DPP nilai lain 11/12 dari harga, sehingga beban efektifnya 11%. PMK 131/2024 Pasal 3 secara tegas memasukkan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam ketentuan ini, jadi langganan software dari vendor luar negeri juga terkena. Selain PPN, pembayaran ke vendor bisa memicu kewajiban pemotongan PPh Pasal 23 (vendor dalam negeri) atau PPh Pasal 26 (vendor luar negeri), tergantung karakter pembayarannya. Klasifikasinya sering tidak sederhana, jadi bagian PPh di panduan ini bersifat peringatan, bukan nasihat pajak.

Panduan ini bagian dari panduan utama perbandingan harga software ERP. Perhitungan pajak usaha secara rinci di luar cakupan situs ini; di sini fokusnya pada dampak ke biaya software. Angka adalah contoh ilustratif. Cara mencantumkan harga dalam USD dan per modul dijelaskan di model harga per pengguna dan per modul.

Tiga situasi PPN atas software

Situasi	Siapa yang memungut atau menyetor	Catatan
Vendor dalam negeri yang PKP	Vendor memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak melalui Coretax	Bila Anda PKP, PPN masukan dapat dikreditkan sesuai ketentuan
Vendor luar negeri yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE	Vendor memungut PPN dan mencantumkannya di tagihan	Daftar pemungut PPN PMSE diumumkan DJP; cek apakah vendor Anda termasuk
Vendor luar negeri yang tidak memungut	Anda sebagai pemanfaat memungut, menyetor, dan melaporkan sendiri PPN atas pemanfaatan jasa atau barang tidak berwujud dari luar negeri (PMK 81/2024 Pasal 332 ayat (5), merujuk Pasal 3A UU PPN)	Kewajiban ini sering terlewat. Menurut PMK 81/2024 Pasal 94 ayat (2) huruf i, PPN ini disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir; cek perubahan PMK dan tata caranya di KPP

Untuk pelaku usaha yang belum PKP, PPN atas software adalah biaya, karena tidak bisa dikreditkan. Untuk PKP, PPN masukan pada prinsipnya bisa dikreditkan bila dokumennya memenuhi syarat. Untuk vendor PMSE, tagihan (commercial invoice, billing, order receipt) yang menyebutkan pemungutan PPN merupakan bukti pungut yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak (PMK 81/2024 Pasal 337), dan PPN di dalamnya dapat dikreditkan bila memenuhi Pasal 13 ayat (6) dan (9) UU PPN (Pasal 375 ayat (4)), mengikuti pedoman DJP. Tanyakan apakah tagihan bisa mencantumkan identitas perpajakan perusahaan Anda, karena itu memengaruhi apakah dokumennya memenuhi syarat.

Contoh ilustratif PPN

Langganan ERP cloud dari vendor luar negeri sebesar USD6.000 per tahun, kurs ilustratif Rp16.500 per USD.

Nilai dalam rupiah: 6.000 × Rp16.500 = Rp99.000.000
DPP nilai lain: 11/12 × Rp99.000.000 = Rp90.750.000
PPN 12% × Rp90.750.000 = Rp10.890.000, sama dengan 11% dari Rp99.000.000

Bila vendor memungut, angka ini muncul di tagihan. Bila tidak, Anda yang menyetor. Dalam kedua kasus, anggaran software Anda Rp109.890.000, bukan Rp99.000.000.

PPh Pasal 23 dan Pasal 26: kenali risikonya

Pembayaran yang berkaitan dengan software bisa berupa beberapa hal yang perlakuan PPh-nya berbeda:

Jenis pembayaran	Kemungkinan perlakuan (perlu dikonfirmasi)
Jasa implementasi, konsultasi, pelatihan oleh vendor dalam negeri	Umumnya PPh 23 atas jasa: 2% dari jumlah bruto (UU PPh Pasal 23 ayat (1) huruf c)
Lisensi atau hak pakai software dari vendor dalam negeri	Bisa diperlakukan sebagai royalti: PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto (Pasal 23 ayat (1) huruf a), jauh lebih tinggi dari tarif jasa
Pembayaran ke vendor luar negeri	PPh 26 sebesar 20% dari jumlah bruto menurut UU PPh, dapat berkurang atau tidak dipotong berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) bila syarat administrasinya dipenuhi
Pembelian perangkat keras	Bukan objek PPh 23 sebagai jasa; perlakuan pajaknya mengikuti penyerahan barang

Apakah langganan SaaS merupakan royalti, jasa, atau laba usaha menurut P3B adalah pertanyaan yang sering diperdebatkan dan bergantung pada isi kontrak serta negara vendor. Jangan menyimpulkan sendiri untuk kontrak bernilai besar; mintalah pendapat konsultan pajak, dan simpan dokumen pendukung seperti surat keterangan domisili vendor.

Yang bisa Anda lakukan saat membandingkan penawaran:

Minta vendor dalam negeri memisahkan nilai lisensi, jasa, dan perangkat di penawaran dan faktur
Tanyakan vendor luar negeri apakah mereka bersedia menyediakan dokumen domisili untuk penerapan P3B
Tandai penawaran yang meminta pembayaran neto (bebas potongan) sebagai biaya tambahan

Klausul gross-up: biaya yang tersembunyi di kontrak

Sebagian vendor menulis bahwa semua pajak potong ditanggung pembeli dan pembayaran harus diterima penuh. Artinya, bila ada PPh yang wajib dipotong, Anda membayar pajak itu di atas harga.

Contoh ilustratif. Tagihan USD10.000 harus diterima penuh, dan PPh 26 yang berlaku 20%. Agar vendor menerima USD10.000 setelah dipotong 20%, nilai bruto menjadi 10.000 ÷ 0,8 = USD12.500, dan pajak yang Anda setor USD2.500. Biaya software naik 25%. Bila P3B dapat diterapkan dengan tarif lebih rendah atau nol, beban ini mengecil, tetapi hanya jika syaratnya dipenuhi tepat waktu.

Kurs: dua kurs yang perlu dibedakan

Kurs pembayaran: kurs bank saat Anda membeli USD atau saat kartu kredit didebit. Inilah biaya kas sebenarnya.
Kurs pajak: untuk penghitungan pajak, transaksi dalam valuta asing dikonversi dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku saat transaksi. Pastikan ERP dan tim akuntansi memakai kurs yang benar untuk pencatatan pajak.

Bank Indonesia menerbitkan kurs referensi yang berguna sebagai pembanding. Untuk anggaran, hitung harga setelah kenaikan dan pelemahan kurs dengan kalkulator cadangan kenaikan dan kurs, lalu baca strategi menghadapinya di kenaikan harga perpanjangan dan kurs USD.

Checklist pajak sebelum menandatangani

Apakah harga sudah termasuk atau belum termasuk PPN?
Untuk vendor luar negeri: apakah vendor memungut PPN PMSE?
Siapa yang menanggung PPh potong, dan apakah ada klausul gross-up?
Apakah penawaran memisahkan lisensi, jasa, dan perangkat?
Dalam mata uang apa tagihan dibuat, dan kurs mana yang dipakai bila dikonversi?
Apakah kontrak dan faktur cukup jelas untuk diperiksa bila ada pemeriksaan pajak?

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah tarif PPN atas software 12% atau 11%?

Tarifnya 12%, tetapi untuk selain barang mewah DPP-nya 11/12 dari harga, sehingga jumlah PPN sama dengan 11% dari harga (PMK 131/2024, berlaku 1 Januari 2025). Cek pajak.go.id untuk perubahan setelah tanggal panduan ini.

Langganan dibayar dengan kartu kredit pribadi pemilik, bagaimana?

Kewajiban pajak tidak hilang karena cara bayar. Pembayaran dengan kartu pribadi juga menyulitkan pembukuan dan pembuktian biaya. Lebih baik pakai rekening atau kartu perusahaan.

Apakah PPh 26 selalu 20%?

Tarif dalam UU PPh adalah 20% dari jumlah bruto, tetapi P3B dengan negara vendor dapat menurunkannya atau membebaskannya bila syarat dipenuhi. Konfirmasi dengan konsultan pajak.

Apakah vendor SaaS luar negeri wajib terdaftar di Indonesia?

Ada kewajiban pajak (pemungut PPN PMSE bila ditunjuk) dan kewajiban pendaftaran penyelenggara sistem elektronik. Lihat UU PDP, PSE, dan lokasi data.

Sumber resmi

Direktorat Jenderal Pajak — daftar pemungut PPN PMSE, ketentuan PPN dan PPh potong
JDIH Kementerian Keuangan — PMK 131/2024, PMK 81/2024, keputusan kurs
Bank Indonesia — kurs referensi rupiah
Pasal.id — teks UU PPh dan UU PPN